GENCARKAN 2026: Pemkab Pidie Tekankan Pentingnya Literasi Keuangan Cegah Penipuan Digital

Pidie – Pemerintah Kabupaten Pidie bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh dan Bank Syariah Indonesia (BSI) menggelar Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) Tahun 2026. Kegiatan dibuka secara resmi di Oproom Setdakab Pidie, Selasa (28/07/2026).

Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, S.H., M.H., yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Pidie Apriadi Ahmad, S.Sos., hadir langsung memimpin pembukaan.

Cetak Masyarakat Cerdas Keuangan

Mengusung tema “Masyarakat Cerdas Keuangan Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini fokus pada 3 hal: meningkatkan literasi keuangan, mendorong inklusi, dan melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan digital.

Dalam sambutannya, Apriadi yang mewakili Bupati mengatakan, Pemkab Pidie menyampaikan apresiasi kepada OJK Aceh dan BSI KC Sigli yang telah menggagas program tersebut.

“GENCARKAN adalah gerakan nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata. Kami berharap masyarakat Pidie bisa diedukasi untuk mengelola dan menyikapi keuangan dengan bijak,” ujar Apriadi.

Waspada Pinjol Ilegal dan Judi Online

Tak hanya edukasi, Bupati juga menitipkan pesan khusus. Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta lebih waspada terhadap pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga judi online yang kini marak.

“Oleh karena itu, edukasi keuangan sangat penting. Ini bentuk komitmen kita meningkatkan literasi keuangan, khususnya bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie,” tegasnya.

Apriadi berharap seluruh peserta tidak hanya paham teori. Setelah kegiatan ini, mereka diharapkan mampu mengelola keuangan secara sehat, cerdas mengambil keputusan finansial, dan menjadi agen literasi di kantor maupun di tengah masyarakat.

Edukasi Langsung dari BSI

Acara dilanjutkan dengan sesi sosialisasi dan pemaparan materi. Narasumber dari ARTBM BSI Area Banda Aceh, Nira Nirmala dan Branch Manager BSI KC Sigli, Merdeka Maulana memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan, layanan perbankan syariah, serta strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Turut hadir Asisten Direktur Kantor OJK Aceh Harfinans Harlan, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pidie Yunadi, S.H., Area Manager BSI Bambang Prasetia, serta peserta dari kalangan ASN dan UMKM binaan BSI.

Dengan adanya GENCARKAN 2026, Pemkab Pidie berharap lahir generasi masyarakat yang tidak hanya melek finansial, tapi juga terlindungi dari jerat kejahatan keuangan digital.

Bank Indonesia Latih 210 Pendamping Desa Aceh Jadi Duta Cinta Rupiah

 LAMURIONLINE.COM | BANDA ACEH –  Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Aceh terus memperkuat literasi masyarakat mengenai pentingnya Rupiah melalui program edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah. Kali ini, sasaran edukasi adalah Tenaga Pendamping Profesional Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (TPP P3MD) yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendampingi pembangunan desa.

Hal tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Hertha Bastiawan, saat membuka kegiatan Training of Trainers (ToT) Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah bagi TPP P3MD di Hotel The Padē, Banda Aceh, Selasa (21/7/2026).

Hertha mengatakan, Rupiah tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, tetapi juga merupakan simbol kedaulatan negara sekaligus alat pemersatu bangsa. Karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami nilai strategis Rupiah.

"Rupiah bukan hanya alat tukar, tetapi juga simbol kedaulatan negara dan alat pemersatu bangsa," ujar Hertha.

Menurutnya, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dipilih sebagai mitra strategis karena merupakan ujung tombak dalam mendampingi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Melalui sinergi edukasi CBP Rupiah yang diintegrasikan ke dalam pembangunan desa, pemahaman mengenai pentingnya Rupiah diharapkan dapat ditanamkan sejak dini kepada pemerintah desa dan masyarakat.

Hertha menambahkan, materi sosialisasi mengenai Rupiah kini tidak lagi terbatas pada pengenalan ciri keaslian uang maupun aspek fisiknya, tetapi juga telah memanfaatkan perkembangan teknologi digital, seperti augmented reality, sehingga penyampaian informasi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami.

Sementara itu, Koordinator Tenaga Ahli TPP P3MD Provinsi Aceh, Busra, S.T., menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, edukasi mengenai Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah merupakan bagian penting dalam membangun semangat nasionalisme sekaligus meningkatkan literasi  keuangan para pendamping desa.

"Para Tenaga Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa harus memahami pentingnya mencintai Rupiah sebagai bagian dari nasionalisme. Selain itu, mereka juga perlu memahami penggunaan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia serta memiliki pemahaman mengenai investasi yang legal dan aman," katanya.

Busra menjelaskan, melalui pelatihan ini para Tenaga Pendamping Profesional Desa diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan Kementerian Desa PDT dalam menyebarluaskan edukasi tentang pentingnya Rupiah kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan pendampingan pembangunan desa.

Sebanyak 210 Tenaga Pendamping Profesional (TPP) P3MD perwakilan dari kabupaten Aceh besar, Kab. Pidie, Kota Sabang dan Kota Banda Aceh dengan tujuan menjadi agen edukasi yang mampu mengampanyekan gerakan Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah di desa-desa, sekaligus mendorong peningkatan literasi keuangan, investasi yang bijak, serta penguatan perekonomian desa menuju masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan. (Almuzanni)

Monitoring Pendataan dan Pelaporan eHDW oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM)

Kab. Pidie,16072026. Bersama Korkab, TAPM Kabupaten Pidie, dan Pendamping Desa (PD) Kecamatan Pidie, melakukan monitoring pelaksanaan pendataan dan pelaporan melalui aplikasi eHDW yang dilaksanakan oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) Gampong Ulee Tutue Kecamatan Pidie. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan proses pendataan berjalan sesuai dengan petunjuk teknis serta menghasilkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan percepatan penurunan stunting di tingkat gampong.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pendampingan dan evaluasi terhadap proses penginputan data, kelengkapan sasaran, serta pemanfaatan fitur-fitur pada aplikasi eHDW. Tim juga memberikan penguatan kapasitas kepada KPM terkait pentingnya validitas data, ketepatan waktu pelaporan, serta koordinasi dengan pemerintah gampong, kader Posyandu dan  tenaga kesehatan agar data yang dihasilkan dapat mendukung penyusunan intervensi stunting yang lebih tepat sasaran.

Melalui kegiatan monitoring dan pendampingan ini diharapkan kapasitas KPM dalam melaksanakan pendataan eHDW semakin meningkat, sehingga kualitas data stunting di tingkat gampong menjadi lebih baik. Data yang valid dan berkualitas akan menjadi landasan penting dalam perencanaan, pelaksanaa serta evaluasi program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pidie.

Pada kesempatan yang sama, tim juga berdiskusi dengan Penjabat (Pj.) Keuchik dan Ketua Tuha Peut Gampong Ulee Tutue mengenai pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di tingkat gampong. Diskusi membahas pentingnya dukungan pemerintah gampong terhadap pelaksanaan pendataan eHDW, optimalisasi peran Kader Pembangunan Manusia (KPM), serta pemanfaatan data hasil pendataan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran kegiatan yang mendukung upaya pencegahan dan penanganan stunting. Melalui koordinasi ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah gampong, KPM, dan tenaga pendamping desa dalam mewujudkan intervensi stunting yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Tim Itjen Kemendes PDT Supervisi Audit Kinerja Pendamping Desa di Pidie, Pastikan Dana Desa Tepat Sasaran

 Sigli 07072026 – Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Supervisi Uji Petik dalam rangka Audit Kinerja Tenaga Pendamping Profesional (TPP) pada sasaran program persentase Dana Desa dalam APBDes/APBG sesuai fokus Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, pada 6–10 Juli 2026. Selasa (7/7/2026).

Tim Inspektorat Jenderal Kemendes PDT RI yang melaksanakan supervisi terdiri dari Mustofa, S.Pd. (Auditor Ahli Madya), Ginang Hadi Utama, S.Sos.I. (Auditor Ahli Muda sekaligus Ketua Tim), Ahmad Saefuddin, S.E. (Auditor Ahli Muda), dan Maya Damayanti, S.H. (Auditor Ahli Muda).

Setibanya di Kabupaten Pidie, rombongan disambut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Pidie, H. Wahidin, SSTP., M.Si., yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Sekretaris Dinas, drh. Nurjannah. Turut mendampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong (PMG) Sapradi, Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) Helmi, S.E., serta Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM/BUMDes) Levi Ambara.

Usai penyambutan dan jamuan pagi, Tim Inspektorat Jenderal Kemendes PDT RI melanjutkan kunjungan ke Kecamatan Peukan Baro dengan didampingi Tim Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Pidie.

Turut hadir dari Tim Ahli P3MD Kabupaten Pidie, Fakhrurrazi selaku Koordinator Kabupaten (Korkab), A. Hamid (Abu Hamid), Helmi, Nurazman, Zainal Abidin, serta Koordinator Kecamatan TPP Peukan Baro Suryadi yang didampingi para Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD).

Di Kantor Camat Peukan Baro, rombongan disambut langsung oleh Camat Peukan Baro, Iswadi, S.Hi., didampingi Sekretaris Kecamatan beserta para Kepala Seksi. Turut hadir Kapolsek Peukan Baro, IPTU Irham, S.H., serta Komandan Koramil 06/Peukan Baro, Kapten Inf. A. Fitra Nugraha, yang diwakili oleh Bati Tuud Koramil 06/Peukan Baro.

Setelah menggelar pertemuan dan pemaparan di Kantor Camat, Tim Inspektorat Jenderal Kemendes PDT RI melaksanakan supervisi lapangan ke empat gampong, yaitu Gampong Mee Lampoh Saka, Gampong Peunayong, Gampong Cempala Kuneng, dan Gampong Dayah Teungku. Di setiap lokasi, tim disambut langsung oleh para keuchik beserta perangkat gampong untuk melakukan verifikasi dan uji petik terhadap pelaksanaan program Dana Desa sesuai prioritas nasional Tahun 2026.

Mewakili Kepala DPMG Kabupaten Pidie, Sekretaris Dinas drh. Nurjannah menyampaikan bahwa kegiatan supervisi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan tata kelola Dana Desa berjalan secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami menyambut baik pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendes PDT RI. Kegiatan ini menjadi sarana evaluasi sekaligus pembinaan agar pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pidie semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat gampong. Pemerintah Kabupaten Pidie berkomitmen terus mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan gampong,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Peukan Baro, Iswadi, S.Hi., menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kecamatan Peukan Baro sebagai salah satu lokasi supervisi nasional.

“Kami menyampaikan selamat datang kepada Tim Inspektorat Jenderal Kemendes PDT RI di Kecamatan Peukan Baro. Pemerintah Kecamatan bersama seluruh pemerintah gampong siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan audit kinerja ini. Kami berharap hasil supervisi ini menjadi bahan evaluasi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa sehingga pembangunan gampong semakin maju, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ungkap Camat.

Koordinator Kabupaten TA P3MD Kabupaten Pidie, Fakhrurrazi, mengatakan bahwa supervisi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kualitas pendampingan desa.

“Tenaga Pendamping Profesional memiliki peran strategis dalam mendampingi pemerintah gampong mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan Dana Desa. Melalui supervisi ini kami berharap lahir berbagai masukan positif untuk meningkatkan profesionalisme pendamping serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah gampong dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas,” jelasnya.

Pelaksanaan supervisi uji petik Audit Kinerja TPP ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan program prioritas Dana Desa Tahun 2026 di Kabupaten Pidie. Selain menjadi bagian dari fungsi pengawasan, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan gampong yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rapat Koordinasi TAPM Kabupaten dengan TPP Kec. Indra Jaya tentang Penggajian dan Pengendalian TPP

(Pidie, 1 Juli 2026)_ Bersama Korkab dan TAPM Kabupaten Pidie melakukan rapat koordinasi dengan PD dan PLD Kec. Pidie membahas tentang Penggajian dan Pengendalian TPP. Kegiatan ini atas inisiasi oleh Korcam /PD  Kec. Indra Jaya serta dihadiri oleh TAPM Kabupaten, PD dan PLD Kecamatan Indra Jaya. Diawali dengan paparan TAPM tentang sosialisasi singkat sosialisasi, penguatan pemahaman, serta penyamaan persepsi mengenai Keputusan Kepala Badan BPSDM No. 191 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Operasional dan Honorarium Pendamping Desa serta Kepmendesa Nomor 294 Tahun 2025 tentang Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional. Kemudian sesi berikutnya penjelasan tentang form verifikasi dan validasi DRP Versi 3 sebagai dasar pembayaran honorarium TPP bulan Juni 2026. 

Dalam forum ini, TAPM Kabupaten Pidie menjelasakan secara rinci terkait hak, kewajiban, serta standar operasional prosedur yang tertuang dalam PTOK 191. Penekanan khusus diberikan pada mekanisme pelaporan kinerja, skema pencairan honorarium yang berbasis capaian output, serta disiplin jam kerja pendamping di wilayah tugas masing-masing. Kegiatan ini juga dibaregi dengan tanya jawab dan diskusi dengan peserta rakor Kemudian dilanjutkan dengan Pemaparan terkait form Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2026 yg disampaikan oleh PIC Kecamatan namun ada beberapa hal penekanan yg dilakukan terutama dalam hal percepatan penyelesaian inputan khusus data rencana dan beberapa kolom dalam form yg masih kurang di pahami oleh PLD Selesai semua tahapan kegiatan, direkomendasi beberapa hal yaitu:

1). Segera dilakukan verval DRP PLD wilayah masing-masing, serta menginput data verval kedalam format excel.

2). Penginputan DRP agar dilakukan secara realtime dan dibuktikan dengan foto geotagging serta bukti pengesahan untuk kunjungan lapangan

3). Semua kegiatan TPP direkomendasikan agar diinput di lokasi kegiatan, serta deskripsi lengkap yang menggambarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut.

OJT Penggunaan Aplikasi eHDW versi web kepada Korcam dan PD/PIC Stunting

 

Muara Tiga (24 Juni 2026)

Bersama TAPM Kab. Pidie melakukan OJT Penggunaan Aplikasi eHDW versi web kepada Korcam dan PD/PIC Stunting Kecamatan Muara Tiga, Padang Tiji dan Kec. Delima. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kapasitas dan pengunaan eHDW dalam mendukung pelaksanaan program. Kegiatan ini dilakukan dalam 2 (dua) sesi yaitu sesi pagi dan sesi siang dengan materi yang disampaikan meliputi : 

(1) Penggunaan aplikasi eHDW versi web,

(2) Evaluasi progress data PKK dan PPM 

(3). Evaluasi penginputan DRP Versi 3 

(4) Penjelasan mengenai Form Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2026.

(5) Evaluasi kinerja Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Triwulan II Tahun 2026 (April–Juni 2026), mencakup capaian kegiatan, kendala pelaksanaan, kualitas pendampingan, serta tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kerja. Setelah dilakukan diskusi dan tanyajawab selanjutnya direkomendasikan beberapa hal yaitu: 

(a) Seluruh Korcam dan PD/PIC Stunting agar segera memfasilitasi penggunaan aplikasi eHDW versi web kepada KPM di wilayah masing-masing

(b) PD/PIC Stunting untuk memastikan data yang diinput pada aplikasi eHDW lengkap, akurat, dan diperbarui secara berkala.

(c) Seluruh pendamping agar memahami dan mensosialisasikan Form Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2026

(d) Evaluasi kinerja Triwulan II agar segera dilakukan penyelesaian sesuai batas waktu yang ditetapkan.

(e) Hasil evaluasi DRP TPP menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pendampingan, kedisiplinan pelaporan, dan pencapaian indikator kinerja pada triwulan berikutnya.

(f) Diperlukan updated data PKK dan PPM secara kontinue.

(g) Diperlukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif antara TPP, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pihak terkait lainnya untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dan pembangunan desa.

Perangkat Desa Dukung Pelaksanaan MBG dan Kopdes di Hadapan Mendes Yandri

     Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menyatakan dukungan pelaksanaan program-program prioritas Presiden untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih, dan lainnya.

Pernyataan ini dibacakan di hadapan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto dan Wamendes PDT, Ahmad Riza Patria dalam Rakernas PPDI di Operational Room Kantor Kemendes Kalibata, Rabu (17/6).

"Jika ada kekurangan, bukan programnya yang dihapus, tetapi tata kelolanya. Karena MBG bagi masyarakat desa itu sangat dibutuhkan, termasuk di dalamnya adalah Koperasi Desa Merah Putih," kata Ketua Umum PPDI Sarjoko dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Yandri menyambut positif dukungan dari PPDI tersebut karena program prioritas itu menyasar langsung ke masyarakat.

"Terima Kasih dukungan PPDI kepada pelaksaan program Presiden Prabowo yaitu MBG, Kopdes Merah Putih, Sekolah Rakyat dan Koperasi Nelayan Merah Putih," kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Sesuai arahan Presiden, kata Yandri, jika ada kekurangan di lapangan maka dilakukan perbaikan semaksimal mungkin. Bukan malah program itu lantas dihentikan.

Lebih lanjut, Yandri mengatakan peran Perangkat Desa sangat strategis perang dan kedudukannya melekat atau yang menjadi tulang punggung pemerintahan desa.

Olehnya, Kemendes mengharapkan dukungan dari PPDI untuk menyukseskan Asta Cita ke enam presiden Prabowo Subianto yaitu Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.

"Secara khusus, Perangkat Desa juga mengawal 12 Aksi Bangun Desa yaitu BUMDesa, Kopdes merah Putih, Desa Ketahanan Pangan, Desa Wisata, Desa Ekspor, pemuda-pemudi pelopor desa, dan lain sebagainya," kata Yandri.

Secara khusus Yandri memberikan kabar jika Peraturan Pemerintah (PP) 16 tahun 2026 sudah terbit yang mengakomodir dan menerjemahkan aspirasi dari PPDI selama ini.
Baca juga:
Kemendes Gandeng KSP Tuntaskan 30 Daerah Tertinggal

Contohnya Siltap bakal tidak akan terlambat seperti sebelumnya karena bakal langsung ditransfer ke Rekening Desa hingga dipastikan gaji Perangkat Desa tidak bakal terlambat lagi

"Besaran gajinya disamakan dengan PNS Golongan 2A dan bakal ada peningkatan pendapatan secara berkala," kata Mantan Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Soal aspirasi terbaru PPDI bakal diperjuangkan oleh Yandri yaitu status kepegawaian dicatat sebagai Pegawai Desa. Ini bakal dikonsultasikan ke Kementerian terkait.

"Kami sangat merasakan peran strategis PPDI sangat membantu program-program pemerintah yang ada selama ini," kata Yandri.

"Selamat kepada PPDI yang berulang tahun yang ke-20, dua dekade dan selamat melaksanakan Rakernas. Hasil Rakernas nanti rekomendasinya siap kami terima dan kami perjuangkan," tandas Mendes Yandri.

Sebagai informasi, turut mendampingi Yandri dalam kesempatan ini Sekjen Taufik Madjid, Irjen Mashyudi, Kepala BPI Mulyadin Malik dan Kepala BPSDM Agustomi Masik.

Baca artikel detiknews, "Perangkat Desa Dukung Pelaksanaan MBG dan Kopdes di Hadapan Mendes Yandri" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-8535509/perangkat-desa-dukung-pelaksanaan-mbg-dan-kopdes-di-hadapan-mendes-yandri.