Bupati Pidie Dorong Percepatan Pemulihan Pascabencana dalam Rakor Bersama Mendagri

 BANDA ACEH – Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 9 Juni 2026.

Forum yang digelar Pemerintah Aceh tersebut menjadi ajang evaluasi sekaligus penyusunan langkah strategis untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana di seluruh Aceh.

Rakor turut dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, para bupati dan wali kota se-Aceh, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang terlibat dalam penanganan bencana.

Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat dan daerah membahas berbagai capaian penanganan pascabencana, hambatan yang masih ditemui di lapangan, hingga strategi percepatan pemulihan infrastruktur, ekonomi, dan kehidupan masyarakat terdampak.

Juru Bicara Bupati Pidie, Andi Firdhaus, mengatakan Pemerintah Kabupaten Pidie berkomitmen mendukung seluruh upaya percepatan pemulihan pascabencana, terutama pada sektor infrastruktur, pelayanan publik, dan pemulihan ekonomi masyarakat.

“Koordinasi yang baik di semua level pemerintahan menjadi sangat penting agar proses pemulihan berjalan tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Andi.

Dalam paparannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan perkembangan penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh. Salah satu fokus utama adalah pemulihan lahan pertanian yang ditargetkan mencapai 31.464 hektare. Namun hingga saat ini, progres konstruksi baru mencapai 2.869 hektare atau sekitar 9,11 persen.

Berdasarkan data yang dipaparkan Mendagri, Kabupaten Pidie tercatat memiliki lahan pertanian dengan tingkat kerusakan ringan seluas 287 hektare akibat bencana.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak. Di Kabupaten Pidie, pembangunan huntap direncanakan untuk 148 kepala keluarga (KK), terdiri atas 58 KK melalui skema in situ dan 90 KK melalui skema ex situ pada satu lokasi seluas 0,8 hektare.

Sementara untuk bantuan Jaminan Hidup (Jadup), berdasarkan data Satuan Tugas per 8 Juni 2026, sebanyak 35.714 keluarga penerima manfaat (KPM) telah masuk dalam skema penyaluran bantuan di Aceh. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Pidie telah merealisasikan penyaluran tahap pertama kepada 151 KPM.

Andi menilai rakor tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi berbagai tantangan pemulihan pascabencana.

“Forum ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan efektif,” katanya.

Baca Juga

ACEHWabup Pidie Luncurkan SIGAP Pidie, Dorong Digitalisasi Layanan Pajak Daerah09 Jun 2026

Bupati Pidie juga berharap dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Kabupaten Pidie.

“Kehadiran Bupati dalam rakor ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pidie untuk terus aktif mengambil bagian dalam setiap upaya penanganan dan percepatan pemulihan pascabencana demi kepentingan masyarakat,” ucap Andi.[]

Mengejar Progress Dampingan Sambil Menikmati Kopi

Sigli – Sangat menggelitik judul yang ditampilkan oleh Tim Media Informasi TAPM Kabupaten Pidie hari ini, tanpa sekretariat dan kantor resmi di Gampong dan Kecamatan mereka mampu mengerakkan roda pemberdayaan dan pembangunan di wilayahnya kata Fakhrurrazi (Korkab. Pidie).  Inilah kondisi TPP Kabupaten Pidie sehingga banyak pihak yang menilai dengan bahasanya masing-masing, “ Pendamping Desa  hanya duduk-duduk saja di warung kopi, tiap bulan terima gaji”. Pada sisi yang lain Fakhrurrazi mengatakan dengan gaya candanya, “kita ini kadang diajak ngopi oleh teman, tapi yang kita pesan teh dingin” (senyum). Banyak hal kadang-kadang sambil menikmati kopi, Pendamping di semua jenjang TPP kabupaten Pidie (TAPM, PD dan PLD) lebih banyak memberikan masukan positif dan terjadi sharing knowledge, bertukar informasi serta mengejar progress diwilayah dampingannya masing-masing melalui informasi  update data yang diminta oleh supervisornya, sambil bersenda gurau menjadi hal lain untuk mengikat silaturrahmi sesama TPP. 

Meskipun diakui ada inovasi  secara individu dan tim dalam mendampingi wilayahnya, TPP Kabupaten Pidie tetap mengacu kepada aturan aturan yang ada baik yang berhubungan dengan penerima layanan dalam hal ini Pemerintah Gampong, Kecamatan dan Kabupaten maupun regulasi-regulasi terkait dengan pendampingan, kata Zainal Abidin (TAPM Kab. Pidie). Tim TAPM terus mendorong progress pendampingan melalui forum resmi maupun tidak resmi, timpa Nurazman TAPM lainnya.

 

 

Sambil Ngopi Pagi Bareng, Camat Peukan Baro dengan TAPM Kab.Pidie Bahas Dana Desa 2026 dan Penguatan SIGAP Gampong

 

Peukan Baro – Suasana santai sambil menikmati kopi pagi dimanfaatkan untuk berdiskusi dan bertukar pikiran terkait pembangunan gampong dan penguatan tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Peukan Baro.

Camat Peukan Baro, Iswadi, S.Hi, tampak berbincang hangat bersama Tenaga Ahli (TA) P3MD Kabupaten Pidie, Fakhrurrazi dan Helmi selaku Korkab dan TAPM Kab. Pidie. Dalam pertemuan tersebut, berbagai hal strategis dibahas, mulai dari arah penggunaan Dana Desa Tahun 2026, penguatan Sistem Informasi Gampong (SIGAP), hingga pengisian dan pengembangan data kelembagaan serta potensi BUMDes/BUMG di setiap gampong.

Camat Peukan Baro, Iswadi, S.Hi mengatakan bahwa SIGAP Gampong harus menjadi fokus utama dalam mendukung tata kelola pemerintahan gampong yang lebih baik dan berbasis data.

“SIGAP Gampong harus menjadi fokus utama seluruh gampong di Kecamatan Peukan Baro. Data yang lengkap dan valid akan sangat membantu pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran, termasuk mendukung pengembangan BUMDes agar lebih maju dan produktif,” ujar Iswadi, S.Hi.

Sementara itu, TAPM Kabupaten Pidie, Helmi, menegaskan pentingnya kesiapan aparatur gampong dalam menghadapi kebijakan Dana Desa Tahun 2026 yang semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas.

“Penguatan kapasitas aparatur gampong sangat penting, terutama dalam pengelolaan data, administrasi, dan pengembangan

BUMDes. Dengan data yang baik melalui SIGAP, maka arah pembangunan gampong akan lebih terukur dan berkelanjutan,” kata Helmi.

Di sisi lain Korkab Pidie, Ust. Fakhrurazi berharap agar pembangunan gampong tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga memperhatikan pembangunan sumber daya manusia dan kebersamaan masyarakat.

“Kemajuan gampong harus dibangun dengan semangat kebersamaan dan kepedulian. Selain pembangunan fisik dan ekonomi melalui BUMDes, pembinaan masyarakat dan nilai-nilai kebersamaan juga harus terus diperkuat,” ungkap Ust. Fakhrurazi.

Diskusi santai tersebut berlangsung penuh keakraban dan menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara pemerintah kecamatan, pendamping desa, serta tokoh masyarakat dalam mendukung kemajuan gampong di Kecamatan Peukan Baro.

 

Analisa Pengembangan BUMDesa

Sigli (11/05/2026) - Kegiatan Analisa Pengembangan BUMDesa yang berlangsung di Oproom Setdakab Pidie dengan tema “Bangkitkan Ekonomi Gampong Bersama BUMDesa melalui Analisa Pengembangan Usaha BUMDesa”. Acara ini diikuti oleh 100 pengurus BUMDesa terpilih dari seluruh Kabupaten Pidie dengan pelaksanaannya dibagi dalam 2 (dua) hari dengan masing-masing diikuti 50 peserta. Acara dibuka oleh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pidie, Dr. Drs. H. Nadhar Putra, M.Si. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa agar mampu mengembangkan usaha produktif yang sesuai dengan kebutuhan pasar serta dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menggali potensi usaha yang produktif, serta mampu mengembangkan jenis usaha yang dibutuhkan pasar, salah satunya kebutuhan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Acara ini dipandu oleh moderator Fakrurrazi selaku  Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kab. Pidie, dengan menghadirkan dua pemateri utama yaitu : materi pertama mengenai dasar-dasar keuangan dan regulasi BUMDesa disampaikan oleh Dr. Drs. H. Nadhar Putra, M.Si. Sedangkan materi kedua bertajuk “Mengenal BUMDesa: dari Dana Desa jadi Penghasilan Desa” dipaparkan oleh Dr. Hilmi, S.E., M.M., CBA., CTAM, dosen Pascasarjana Politeknik Lhokseumawe. Kemudian acara di akhiri dengan tanya jawab dengan peserta. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pidie berharap BUMDesa mampu menjadi motor penggerak ekonomi gampong, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 

Pada sesi berikutnya lanjutan materi tambahan dari Perpajakan dengan topik  bahasan yaitu Aspek Perpajakan Bumdes/BUMG, pada kesempatan ini juga disampaikan tentang regulasi-rugulasi yang mengatur perpajakan Bumdes serta paparan progress Bumdes di Kabupaten Pidie yang sudah melakukan pelaporan pajak tahunan lembaganya. Kemudian paparan dari Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Pidie (Mustafa Kamal, M.Pd), beliau menjelaskan potensi dan peluang usaha yang dapat dikerjasamakan antara SPPG dengan Bumdes dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Pada sesi akhir paparan dari Project Management Organizer (PMO) Kopdes MP Kab. Pidie (Darmawan) dengan paparan terkait regulasi yang berhubungan dengan Kopdes MP serta metode kolaborasi antara Bumdes, MBG dan Kopdes MP dalam melakukan pengembangan usaha dengan konsep tidak mematikan unit usaha satu sama lainnya. Acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan peserta. Rekomendasi dari seluruh rangkaian acara ini adalah:

(1). Diperlukan kolaborasi antara Bumdes, Kopdes MP dan MBG dalam melakukan pengembangan usaha serta tidak tumpang tindihnya unit usaha yang dilakukan oleh masing-masing Lembaga

(2). Penguatan regulasi oleh Pemerintah Daerah Kab. Pidie untuk pengembangan usaha Bumdes serta dukungan pendanaan jika diperlukan.

(3). Adanya MoU antara Bumdes, Kopdes MP, SPPG (MBG) serta Lembaga-lembaga yang konsens terhadap pengembangan ekonomi lokal desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.