OJT Penggunaan Aplikasi eHDW versi web kepada Korcam dan PD/PIC Stunting

 

Muara Tiga (24 Juni 2026)

Bersama TAPM Kab. Pidie melakukan OJT Penggunaan Aplikasi eHDW versi web kepada Korcam dan PD/PIC Stunting Kecamatan Muara Tiga, Padang Tiji dan Kec. Delima. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kapasitas dan pengunaan eHDW dalam mendukung pelaksanaan program. Kegiatan ini dilakukan dalam 2 (dua) sesi yaitu sesi pagi dan sesi siang dengan materi yang disampaikan meliputi : 

(1) Penggunaan aplikasi eHDW versi web,

(2) Evaluasi progress data PKK dan PPM 

(3). Evaluasi penginputan DRP Versi 3 

(4) Penjelasan mengenai Form Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2026.

(5) Evaluasi kinerja Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Triwulan II Tahun 2026 (April–Juni 2026), mencakup capaian kegiatan, kendala pelaksanaan, kualitas pendampingan, serta tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kerja. Setelah dilakukan diskusi dan tanyajawab selanjutnya direkomendasikan beberapa hal yaitu: 

(a) Seluruh Korcam dan PD/PIC Stunting agar segera memfasilitasi penggunaan aplikasi eHDW versi web kepada KPM di wilayah masing-masing

(b) PD/PIC Stunting untuk memastikan data yang diinput pada aplikasi eHDW lengkap, akurat, dan diperbarui secara berkala.

(c) Seluruh pendamping agar memahami dan mensosialisasikan Form Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2026

(d) Evaluasi kinerja Triwulan II agar segera dilakukan penyelesaian sesuai batas waktu yang ditetapkan.

(e) Hasil evaluasi DRP TPP menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pendampingan, kedisiplinan pelaporan, dan pencapaian indikator kinerja pada triwulan berikutnya.

(f) Diperlukan updated data PKK dan PPM secara kontinue.

(g) Diperlukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif antara TPP, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pihak terkait lainnya untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dan pembangunan desa.

Perangkat Desa Dukung Pelaksanaan MBG dan Kopdes di Hadapan Mendes Yandri

     Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menyatakan dukungan pelaksanaan program-program prioritas Presiden untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih, dan lainnya.

Pernyataan ini dibacakan di hadapan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto dan Wamendes PDT, Ahmad Riza Patria dalam Rakernas PPDI di Operational Room Kantor Kemendes Kalibata, Rabu (17/6).

"Jika ada kekurangan, bukan programnya yang dihapus, tetapi tata kelolanya. Karena MBG bagi masyarakat desa itu sangat dibutuhkan, termasuk di dalamnya adalah Koperasi Desa Merah Putih," kata Ketua Umum PPDI Sarjoko dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Yandri menyambut positif dukungan dari PPDI tersebut karena program prioritas itu menyasar langsung ke masyarakat.

"Terima Kasih dukungan PPDI kepada pelaksaan program Presiden Prabowo yaitu MBG, Kopdes Merah Putih, Sekolah Rakyat dan Koperasi Nelayan Merah Putih," kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Sesuai arahan Presiden, kata Yandri, jika ada kekurangan di lapangan maka dilakukan perbaikan semaksimal mungkin. Bukan malah program itu lantas dihentikan.

Lebih lanjut, Yandri mengatakan peran Perangkat Desa sangat strategis perang dan kedudukannya melekat atau yang menjadi tulang punggung pemerintahan desa.

Olehnya, Kemendes mengharapkan dukungan dari PPDI untuk menyukseskan Asta Cita ke enam presiden Prabowo Subianto yaitu Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.

"Secara khusus, Perangkat Desa juga mengawal 12 Aksi Bangun Desa yaitu BUMDesa, Kopdes merah Putih, Desa Ketahanan Pangan, Desa Wisata, Desa Ekspor, pemuda-pemudi pelopor desa, dan lain sebagainya," kata Yandri.

Secara khusus Yandri memberikan kabar jika Peraturan Pemerintah (PP) 16 tahun 2026 sudah terbit yang mengakomodir dan menerjemahkan aspirasi dari PPDI selama ini.
Baca juga:
Kemendes Gandeng KSP Tuntaskan 30 Daerah Tertinggal

Contohnya Siltap bakal tidak akan terlambat seperti sebelumnya karena bakal langsung ditransfer ke Rekening Desa hingga dipastikan gaji Perangkat Desa tidak bakal terlambat lagi

"Besaran gajinya disamakan dengan PNS Golongan 2A dan bakal ada peningkatan pendapatan secara berkala," kata Mantan Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Soal aspirasi terbaru PPDI bakal diperjuangkan oleh Yandri yaitu status kepegawaian dicatat sebagai Pegawai Desa. Ini bakal dikonsultasikan ke Kementerian terkait.

"Kami sangat merasakan peran strategis PPDI sangat membantu program-program pemerintah yang ada selama ini," kata Yandri.

"Selamat kepada PPDI yang berulang tahun yang ke-20, dua dekade dan selamat melaksanakan Rakernas. Hasil Rakernas nanti rekomendasinya siap kami terima dan kami perjuangkan," tandas Mendes Yandri.

Sebagai informasi, turut mendampingi Yandri dalam kesempatan ini Sekjen Taufik Madjid, Irjen Mashyudi, Kepala BPI Mulyadin Malik dan Kepala BPSDM Agustomi Masik.

Baca artikel detiknews, "Perangkat Desa Dukung Pelaksanaan MBG dan Kopdes di Hadapan Mendes Yandri" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-8535509/perangkat-desa-dukung-pelaksanaan-mbg-dan-kopdes-di-hadapan-mendes-yandri.

Bupati Pidie Dorong Percepatan Pemulihan Pascabencana dalam Rakor Bersama Mendagri

 BANDA ACEH – Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 9 Juni 2026.

Forum yang digelar Pemerintah Aceh tersebut menjadi ajang evaluasi sekaligus penyusunan langkah strategis untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana di seluruh Aceh.

Rakor turut dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, para bupati dan wali kota se-Aceh, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang terlibat dalam penanganan bencana.

Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat dan daerah membahas berbagai capaian penanganan pascabencana, hambatan yang masih ditemui di lapangan, hingga strategi percepatan pemulihan infrastruktur, ekonomi, dan kehidupan masyarakat terdampak.

Juru Bicara Bupati Pidie, Andi Firdhaus, mengatakan Pemerintah Kabupaten Pidie berkomitmen mendukung seluruh upaya percepatan pemulihan pascabencana, terutama pada sektor infrastruktur, pelayanan publik, dan pemulihan ekonomi masyarakat.

“Koordinasi yang baik di semua level pemerintahan menjadi sangat penting agar proses pemulihan berjalan tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Andi.

Dalam paparannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan perkembangan penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh. Salah satu fokus utama adalah pemulihan lahan pertanian yang ditargetkan mencapai 31.464 hektare. Namun hingga saat ini, progres konstruksi baru mencapai 2.869 hektare atau sekitar 9,11 persen.

Berdasarkan data yang dipaparkan Mendagri, Kabupaten Pidie tercatat memiliki lahan pertanian dengan tingkat kerusakan ringan seluas 287 hektare akibat bencana.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak. Di Kabupaten Pidie, pembangunan huntap direncanakan untuk 148 kepala keluarga (KK), terdiri atas 58 KK melalui skema in situ dan 90 KK melalui skema ex situ pada satu lokasi seluas 0,8 hektare.

Sementara untuk bantuan Jaminan Hidup (Jadup), berdasarkan data Satuan Tugas per 8 Juni 2026, sebanyak 35.714 keluarga penerima manfaat (KPM) telah masuk dalam skema penyaluran bantuan di Aceh. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Pidie telah merealisasikan penyaluran tahap pertama kepada 151 KPM.

Andi menilai rakor tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi berbagai tantangan pemulihan pascabencana.

“Forum ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan efektif,” katanya.

Baca Juga

ACEHWabup Pidie Luncurkan SIGAP Pidie, Dorong Digitalisasi Layanan Pajak Daerah09 Jun 2026

Bupati Pidie juga berharap dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Kabupaten Pidie.

“Kehadiran Bupati dalam rakor ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pidie untuk terus aktif mengambil bagian dalam setiap upaya penanganan dan percepatan pemulihan pascabencana demi kepentingan masyarakat,” ucap Andi.[]

Mengejar Progress Dampingan Sambil Menikmati Kopi

Sigli – Sangat menggelitik judul yang ditampilkan oleh Tim Media Informasi TAPM Kabupaten Pidie hari ini, tanpa sekretariat dan kantor resmi di Gampong dan Kecamatan mereka mampu mengerakkan roda pemberdayaan dan pembangunan di wilayahnya kata Fakhrurrazi (Korkab. Pidie).  Inilah kondisi TPP Kabupaten Pidie sehingga banyak pihak yang menilai dengan bahasanya masing-masing, “ Pendamping Desa  hanya duduk-duduk saja di warung kopi, tiap bulan terima gaji”. Pada sisi yang lain Fakhrurrazi mengatakan dengan gaya candanya, “kita ini kadang diajak ngopi oleh teman, tapi yang kita pesan teh dingin” (senyum). Banyak hal kadang-kadang sambil menikmati kopi, Pendamping di semua jenjang TPP kabupaten Pidie (TAPM, PD dan PLD) lebih banyak memberikan masukan positif dan terjadi sharing knowledge, bertukar informasi serta mengejar progress diwilayah dampingannya masing-masing melalui informasi  update data yang diminta oleh supervisornya, sambil bersenda gurau menjadi hal lain untuk mengikat silaturrahmi sesama TPP. 

Meskipun diakui ada inovasi  secara individu dan tim dalam mendampingi wilayahnya, TPP Kabupaten Pidie tetap mengacu kepada aturan aturan yang ada baik yang berhubungan dengan penerima layanan dalam hal ini Pemerintah Gampong, Kecamatan dan Kabupaten maupun regulasi-regulasi terkait dengan pendampingan, kata Zainal Abidin (TAPM Kab. Pidie). Tim TAPM terus mendorong progress pendampingan melalui forum resmi maupun tidak resmi, timpa Nurazman TAPM lainnya.