Bupati Pidie Dorong Percepatan Pemulihan Pascabencana dalam Rakor Bersama Mendagri

 BANDA ACEH – Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 9 Juni 2026.

Forum yang digelar Pemerintah Aceh tersebut menjadi ajang evaluasi sekaligus penyusunan langkah strategis untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana di seluruh Aceh.

Rakor turut dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, para bupati dan wali kota se-Aceh, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang terlibat dalam penanganan bencana.

Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat dan daerah membahas berbagai capaian penanganan pascabencana, hambatan yang masih ditemui di lapangan, hingga strategi percepatan pemulihan infrastruktur, ekonomi, dan kehidupan masyarakat terdampak.

Juru Bicara Bupati Pidie, Andi Firdhaus, mengatakan Pemerintah Kabupaten Pidie berkomitmen mendukung seluruh upaya percepatan pemulihan pascabencana, terutama pada sektor infrastruktur, pelayanan publik, dan pemulihan ekonomi masyarakat.

“Koordinasi yang baik di semua level pemerintahan menjadi sangat penting agar proses pemulihan berjalan tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Andi.

Dalam paparannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan perkembangan penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh. Salah satu fokus utama adalah pemulihan lahan pertanian yang ditargetkan mencapai 31.464 hektare. Namun hingga saat ini, progres konstruksi baru mencapai 2.869 hektare atau sekitar 9,11 persen.

Berdasarkan data yang dipaparkan Mendagri, Kabupaten Pidie tercatat memiliki lahan pertanian dengan tingkat kerusakan ringan seluas 287 hektare akibat bencana.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak. Di Kabupaten Pidie, pembangunan huntap direncanakan untuk 148 kepala keluarga (KK), terdiri atas 58 KK melalui skema in situ dan 90 KK melalui skema ex situ pada satu lokasi seluas 0,8 hektare.

Sementara untuk bantuan Jaminan Hidup (Jadup), berdasarkan data Satuan Tugas per 8 Juni 2026, sebanyak 35.714 keluarga penerima manfaat (KPM) telah masuk dalam skema penyaluran bantuan di Aceh. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Pidie telah merealisasikan penyaluran tahap pertama kepada 151 KPM.

Andi menilai rakor tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi berbagai tantangan pemulihan pascabencana.

“Forum ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan efektif,” katanya.

Baca Juga

ACEHWabup Pidie Luncurkan SIGAP Pidie, Dorong Digitalisasi Layanan Pajak Daerah09 Jun 2026

Bupati Pidie juga berharap dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Kabupaten Pidie.

“Kehadiran Bupati dalam rakor ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pidie untuk terus aktif mengambil bagian dalam setiap upaya penanganan dan percepatan pemulihan pascabencana demi kepentingan masyarakat,” ucap Andi.[]

Mengejar Progress Dampingan Sambil Menikmati Kopi

Sigli – Sangat menggelitik judul yang ditampilkan oleh Tim Media Informasi TAPM Kabupaten Pidie hari ini, tanpa sekretariat dan kantor resmi di Gampong dan Kecamatan mereka mampu mengerakkan roda pemberdayaan dan pembangunan di wilayahnya kata Fakhrurrazi (Korkab. Pidie).  Inilah kondisi TPP Kabupaten Pidie sehingga banyak pihak yang menilai dengan bahasanya masing-masing, “ Pendamping Desa  hanya duduk-duduk saja di warung kopi, tiap bulan terima gaji”. Pada sisi yang lain Fakhrurrazi mengatakan dengan gaya candanya, “kita ini kadang diajak ngopi oleh teman, tapi yang kita pesan teh dingin” (senyum). Banyak hal kadang-kadang sambil menikmati kopi, Pendamping di semua jenjang TPP kabupaten Pidie (TAPM, PD dan PLD) lebih banyak memberikan masukan positif dan terjadi sharing knowledge, bertukar informasi serta mengejar progress diwilayah dampingannya masing-masing melalui informasi  update data yang diminta oleh supervisornya, sambil bersenda gurau menjadi hal lain untuk mengikat silaturrahmi sesama TPP. 

Meskipun diakui ada inovasi  secara individu dan tim dalam mendampingi wilayahnya, TPP Kabupaten Pidie tetap mengacu kepada aturan aturan yang ada baik yang berhubungan dengan penerima layanan dalam hal ini Pemerintah Gampong, Kecamatan dan Kabupaten maupun regulasi-regulasi terkait dengan pendampingan, kata Zainal Abidin (TAPM Kab. Pidie). Tim TAPM terus mendorong progress pendampingan melalui forum resmi maupun tidak resmi, timpa Nurazman TAPM lainnya.